Category: Aviation

Home Aviation
MH 370: CHALLENGES OF AVIATION LAW IN DETERMINING THE LIABILITY
Post

MH 370: CHALLENGES OF AVIATION LAW IN DETERMINING THE LIABILITY

This unprecedented tragedy demonstrates the urgent need for stronger, binding, and globally harmonized aviation liability rules to ensure consistent accountability and justice for victims and their families in the future. Nur Izzatun Najwa/Malaysia THE MH370 TRAGEDY The Malaysia Airlines Flight MH370 vanished mysteriously on 8 March 2014 from Kuala Lumpur to Beijing with 239 people...

RUU Pengelolaan Ruang Udara: Apa Yang Dipertaruhkan Di Pasal 8 Ayat 2 Huruf (a)?
Post

RUU Pengelolaan Ruang Udara: Apa Yang Dipertaruhkan Di Pasal 8 Ayat 2 Huruf (a)?

Pemerintah telah menetapkan RUU Pengelolaan Ruang Udara (RUU PRU) masuk ke dalam Prolegnas pembahasan di DPR untuk diproses menjadi Undang-Undang. Lahir dari usulan Kementrian Pertahanan RI, RUU ini banyak ‘melahirkan’ sebuah prinsip hukum yang tidak umum yang berlaku dalam ketentuan hukum internasional. Pendefinisian wilayah ruang udara berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 2 huruf (a) dari...

RUU Pengelolaan Ruang Udara, Masalah Lama Indonesia: Bagaimana Harmonisasi dengan Hukum Penerbangan Internasional?
Post

RUU Pengelolaan Ruang Udara, Masalah Lama Indonesia: Bagaimana Harmonisasi dengan Hukum Penerbangan Internasional?

Noted: Tulisan ini adalah opini lengkap yang telah dipublikasikan dalam bentuk wawancara di kompas.com <https://biz.kompas.com/read/2025/10/03/175519628/pengamat-ruu-pengelolaan-ruang-udara-indonesia-harus-selaras-dengan-konvensi> Bergolaknya isu keamanan negara di beberapa kawasan telah memancing tanggapan beberapa negara untuk memperkuat pertahanan udaranya, tak terkecuali Indonesia. Indonesia menyikapi perkembangan keamanan dunia, diantarnya membuat banyak kesepakatan pembelian pesawat udara tempur terbaru dengan berbagai jenis varian dari pabrikan pesawat...

plane flying above white mountains during daytime
Post

Public Service In The Skies: Comparing Public Service Obligations In Aviation Law And Equity In Australia And Indonesia

This opinion piece is a comparative analysis of the legal frameworks that underpins Public Service Obligations (PSOs) in aviation between Australia and indonesia. While Australia relies on clear legislative mandates and regulatory oversight to guarantee equitable air access for remote communities, Indonesia takes a more opposite approach, grounded in executive discretion and policy rather than...

Flight Delays and Breach of Contract: To What Extent Does the Airline Reimburse? A Legal Overview Under Indonesia Civil Code
Post

Flight Delays and Breach of Contract: To What Extent Does the Airline Reimburse? A Legal Overview Under Indonesia Civil Code

Imagine a passenger who has an important appointment, for example: a business meeting or a job contract signing, scheduled shortly after their flight’s arrival. However, the flight is significantly delayed, causing the passenger to miss the appointment. As a result, the agreement is cancelled because one of the parties (in this case, the passenger) was...

white and blue airplane under white clouds during daytime
Post

A Comparative Analysis of Aviation Policy Reform In Australia and Indonesia and What Indonesia Can Learn from Australia’s Approach to Enhancing Passenger Rights

In the wake of increased air travel post Covid-19, flight frequency has returned to normal whilst the passenger experience has not. This article offers a comparative analysis of recent law reform enacted by Australia and Indonesia in response to the issue of passenger rights. Australia’s Aviation White Paper: Towards 2050, introduces long term protections to...

Perlukah Garuda Indonesia Menambah 50 Armada Pesawat Baru?
Post

Perlukah Garuda Indonesia Menambah 50 Armada Pesawat Baru?

Rencana Garuda Indonesia menambah jumlah armadanya sejumlah lima puluh pesawat Boeing menuai kontroversi.(1) Hal ini dikarenakan penambahan jumlah armada ini dikaitkan dengan kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat pasca ancaman Perisden AS tersebut untuk menaikkan tarif impor Indonesia sebesar 32%. Ancaman ini lalu direspon oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan menawarkan pembelian jumlah pesawat...